Materi Bacaan: Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi hingga saat ini masih tersendat tak kunjung disahkan. Seiring tingginya pemanfaatan teknologi informasi, keadaan membuat perlunya peraturan khusus yang memberi pelindungan terhadap data pribadi. Sehingga, kebutuhan terhadap RUU Pelindungan Data Pribadi ini bisa dibilang cukup mendesak.

Ketidakpastian hukum mengenai perlindungan data masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menjelaskan sampai dengan saat ini, Indonesia masih terus menghadapi persoalan ketidakpastian hukum perlindungan data, sebagai akibat sektoralisasi pengaturan perlindungan data. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ELSAM pada tahun 2021, telah ditemukan setidaknya 48 legislasi terkait pemrosesan data pribadi, yang materinya cenderung overlapping satu dengan lainnya.

Dampaknya, berbagai insiden kebocoran data pribadi, yang melibatkan baik sektor publik maupun privat, terus berulang, tanpa penanganan yang memadai, dan akses pemulhan yang efektif bagi subyek datanya. Inisiasi penyusunan RUU Pelindungan Data Pribadi, dimulai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sejak tahun 2006, merespok disahkannya UU Administrasi Kependudukan.

(Selengkapnya…)

Enam Alasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan

  1. RUU Pelindungan Data Pribadi akan menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat dan komprehensif dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terkait data pribadi;
  2. RUU Pelindungan Data Pribadi akan menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemrosesan data pribadi dan jaminan perlindungan hak subyek data, serta menyediakan prinsip-prinsip dan syarat sah dalam pemrosesan data pribadi yang harus ditaati pengendali dan pemrosesan data pribadi;
  3. RUU Pelindungan Data Pribadi menjadi instrumen hukum kunci dalam pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran data pribadi yang masih banyak terjadi dan menjadi tantangan bersama;
  4. RUU Pelindungan Data Pribadi mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi digital dan meningkatkan iklim investasi yang aman dengan memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen;
  5. RUU Pelindungan Data Pribadi akan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang haknya sebagai subyek data, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih meningkatkan keamanan data pribadi;
  6. RUU Pelindungan Data Pribadi akan menciptakan kesadaran dalam aturan Pelindungan Data Pribadi secara internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital melalui pengaturan cross-border data flow.

(Selengkapnya…)

Hak Pemilik Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan

RUU PDP mengatur beberapa ketentuan, yang salah satunya menjabarkan bagaimana syarat sah (legal basis) pemrosesan data pribadi. Lebih lanjut pemrosesan data pribadi tersebut terdiri atas persetujuan, perjanjian, legal obligation, pelaksanaan kewenangan, vital interest, pelayanan publik, dan legitimate interest. Sedangkan prinsip pemrosesan data pribadi dilandasi oleh terbatas spesifik ; sesuai dengan tujuan; menjamin hak pemilik; akurat, lengkap dan mutakhir; melindungi keamanan data pribadi; dan memberitahukan aktivitas dan kegagalan dalam perlindungan data pribadi.

Hal penting dalam RUU PDP adalah para pelaku usaha yang memproses data pribadi baik data pribadi konsumen atau pun data pribadi karyawan. Untuk itu, penting bagi masyarakat terutama perusahaan untuk mempersiapkan diri. Salah satu yang harus disorot adalah pemenuhan hak-hak pemilik data pribadi.

Adapun 8 hak-hak yang dimiliki pemilik data pribadi adalah:

  1. Hak Akses
  2. Hak Atas Informasi
  3. Hak Atas Perbaikan Data
  4. Hak Penghapusan Data
  5. Hak Untuk Membatasi Pemrosesan
  6. Hak Untuk Mengajukan Keberatan
  7. Hak Memindahkan Data atau Data Portability
  8. Hak Keberatan Atas Pemrossan Otomatis

(Selengkapnya…)